Selasa, 28 Agustus 2012, 03.30 WIB

Palangka Raya, Kalteng-Tabloid KPK, Beberapa waktu lalu Badan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat melakukan sosialisasi dalam rangka fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen oleh Nara sumber Indah Sukmaningsih (BPKN) Pusat dan Dr.HR.Junaidi Rahman,Sip,SH,MH.dari LAPKM-KT Kalimantan Tengah bersama Radio Bravo FM, di Hotel Batu Suli Internasional Kamis,(9/8) baru-baru ini.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Konsumen dan tamu undangan lainya serta Insan Pers Nasional dan lokal, dalam dialog interaktif tersebut membahas berbagai permasalahan yang kerap terjadi di pihak konsumen pengguna barang dan jasa, dimana dalam materi yang di bahas tersebut mengenai barang yang kadaluarsa sampai ke penanganan kasus pembiayaan konsumen (consumer Finance) atau yang identik kita kenal dengan (Leasing) walau ada perbedaan tipis arti dari kedua jenis usaha pembiayaan ini yang sebagian masyarakat usaha pembiayaan tersebut banyak dikeluhkan konsumen karena dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan harapan konsumen.

Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai Leasing (sewa guna Usaha), Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran ( Pepres No 9/2009,Pasal 1 butir 5) dan Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (Perpres No 9/2009, Pasal 1 butir 7).

Istilah leasing biasa kita kenal dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor atau yang sejenisnya dan konsumen Finance kerap kita jumpai dalam pinjaman modal dengan jaminan BPKB, kredit elektronik dll, dalam materi dialog tersebut di paparkan beberapa kelemahan-kelemahan perjanjian leasing maupun perjanjian pembiayaan konsumen seperti:

1. Persyaratan telah tercetak dalam format perjanjian standar tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mengusulkan penambahan, Pengurangan atau perubahan substansi isi maupun redaksi perjanjia.

2. Seringkali tidak fair/merugikan konsumen, misal, jika barang jaminan hilang namun tidak di cover oleh asuransi, pelaku usaha boleh menyita barang lain milik konsumen untuk dilelang hingga sejumlah sisa hutang berikut bunga adan denda, contoh lain membebankan biaya-biaya yang timbul pada konsumen misal biaya Debt collector.

3. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti bagi awam dan dicetak dengan ukuran font sangat kecil dengan warna abu-abu sehingga sulit dibaca.

4. konsumen tidak diberi kesempatan untuk membaca atau memahami isi perjanjian tersebut, Penandatanganan perjanjian tidak di depan notaries dan perjanjian tidak dibacakan.

5. Petugas penjual salesman/sales girl tidak memberikan gambaran resiko denda keterlambatan yang di hitung dengan persentase tertentu secara harian dsb.

6. Konsumen tidak kritis dalam berfikir terburu buru ingin segera memiliki barang/kendaraan baru dan terlalu percaya bahwa pelaku usaha (kreditur) orang yang baik.

7. Isi perjanjian sering melanggar ketentuan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perjanjian ini juga tidak menanggung resiko yang di akibatkan oleh kesalahan/kelalaian petugas Leasing/Finance Contoh uang cicilan nasabah yang di bawa lari oleh petugas yang tidak bertanggung jawab over kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga resiko tetap di tanggung oleh konsumen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut hak-hak konsumen dan ini pernah disepakati dengan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui Presiden Indonesia terkait Perlindungan konsumen ini.ungkap Indah Sukmaningsih dalam penyampaian materinya.

Masih menurut Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Masyarakat Kalteng (LAPKM-KT) sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen ini harus melibatkan pelaku usaha dan konsumen itu sendiri supaya dalam hak-haknya sebagai konsumen terpenuhi, pelaku usaha juga diharapkan jujur dalam bisnisnya, agar barang-barang yang sudah kadaluarsa harus ditarik dari peredaranya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti yang pernah terjadi di kabupaten kuala Kapuas beberapa waktu lalu kasus keracunan makanan yang sudah lewat batasnya, dan bila ada pelaku usaha yang nakal akan di tindak tegas, ujarnya.

Diharapkan semua dinas terkait bisa saling kerjasama dalam mengantisipasi peredaran barang yang sudah kadaluarsa, baik BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdangangan, dan kepolisian ikut serta dalam penaganan masalah barang kadaluarsa ini karena manyangkut nyawa dan hak-hak asasi manusia, agar kedepanya masyarakat tidak dirugikan nantinya dan system pelaku usaha pembiayaan ini juga diharapkan pemerintah memperketat aturan terhadap jenis usaha ini karena tidak jarang banyak menimbulkan masalah serius, seperti penggunaan jasa debt collector bergaya premanisme baik (Leasing/Finance/Perbankan) yang sudah tentu melanggar hak-hak atas konsumen yang sudah jelas mengeluarkan biaya banyak untuk memakai jasa pembiayaan ini dan marak terjadi di sebagian masyarakat konsumen/nasabah (TKPK.071).

Baca juga
 
Komentar
 
 Name
 Email
 Message  
 
Ketik Kode: